Event

Pemilihan Nanang Galuh Pemilihan Nanang Galuh Nanang dalam bahasa Banjar artinya laki-laki yang masih muda dan belum menikah, sedangkan...

Wisata

Pasar Terapung Pasar Terapung Pasar Terapung Muara Kuin adalah Pasar Tradisional yang berada di atas sungai Barito...

Sekilas Info

Aktifkan E-KTP di Kecamatan Aktifkan E-KTP di Kecamatan Warga Banjarmasin yang sudah menerima KTP elektronik, diminta segera m...

Usulan Dewan Dinilai Mubazir

DPRD Kota Banjarmasin berencana mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggara haji khusus dan umrah. Tapi usulan ini dikhawatirkan mubazir karena masalah haji dan umrah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Intinya kota dan kabupaten tidak punya kewenangan mengatur urusan agama. Secara konstitusi, urusan agama dipegang pemerintah pusat,” ujar Ketua Pusat Kajian Produk Hukum Unlam Ahmad Faisal dalam kesempatan konsultasi publik naskah akademik raperda yang digelar Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Banjarmasin.

Ia mengaku ragu jika raperda nanti jadi disahkan menjadi perda akan diterima oleh pemerintah pusat.  “Perizinannya kan di pusat, jadi tidak bisa pemerintah daerah mengatur. Siapa yang memberi izin, dialah yang berhak menertibkan,” imbuhnya.

 

Lagipula, sambungnya, tidak ada SKPD yang mengurusi masalah haji khusus dan umrah ini, kecuali ada penambahan nomenklatur. Tapi itu hanya akan menambah biaya lagi. Menurutnya,  pemerintah daerah hanya bisa mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selektif dalam memilih biro perjalanan haji khusus dan umrah.   “Kalau ada travel yang nakal, laporkan ke polisi,” tukasnya.

Ketua Banleg DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, usulan raperda penyelenggara haji khusus dan umrah muncul karena seringnya kasus yang merugikan masyarakat mencuat, seperti maraknya calon jemaah yang gagal berangkat.

Adapun hal yang diatur antara lain biro perjalanan haji khusus dan umrah yang boleh beroperasi harus memiiliki izin. Selain itu, pengelola harus memiliki kepastian kuota dan bersikap terbuka kepada calon jemaah. “Nanti kami bahas lagi lebih lanjut dengan Kemenag,” ucapnya. (naz/at/tof)

Alamat Kontak

Pemerintah Kota Banjarmasin
Jl. RE. Martadinatan No.1
Banjarmasin
Telp. (0511) 4368142 s/d 4368145 
Fax.(0511) 3353933