13 Kota Teken Piagam Kota Inklusif

Diskominfotik Banjarmasin
image1

BANJARMASIN – Tiga belas kota di Indonesia kini resmi bergabung dalam Forum APEKSI Peduli Inkusif. Keikutsertaan 13 kota dalam forum tersebut ditandai dengan penandatangan piagam kota inklusif, dihadapan Walikota Kupang (anggota Dewan Pengawas) yang mewakili Ketua Dewan Pengurus, serta Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Dengan masuknya anggota baru dalam forum tersebut, maka kini total seluruh anggota Forum APEKSI Peduli Inkusif berjumlah 27 kota. “Kegiatan ini adalah inisiasi bersama antara APEKSI dan UNESCO yang merupakan pelaksanaan kedelapan. Dapat kami sampaikan bahwa ada sebelumnya 14 kota yang sudah menandatangani piagam kota inklusif, kemudian hari ini kita menyaksikan juga penandatanganan 13 kota yang akan bergabung dalam APEKSI peduli inklusi. Jadi total yang bergabung sudah ada 27 kota se Indonesia, mudah-mudahan kepedulian kita ini upaya kita untuk menciptakan kota untuk semua atau city for all,” ujar H Ibnu Sina, saat menyampaikan sambutannya, dalam pembukaan pertemuan tingkat tinggi walikota untuk Kota Inklusi ke-8, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Inklusif, dan Lokakarya Perencanaan dan Pembangunan Kota Inklusif Disabilitas Berbasis Data, di Best Western, Kindai Hotel, Banjarmasin, Kamis (03/10).

Untuk mewujudkan kota inklusif, lanjut H Ibnu Sina, ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan. Pertama terkait dengan kebijakan, kemudian pelayanan publik, dan yang ketiga terkait penerimaan masukan. Ketiga hal tersebut, jelasnya, merupakan bentuk syarat yang harus diupayakan, sehingga seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, minimal yang tergabung dalam APEKSI Inklusif bisa mewujudkannya sesuai target pencapaian SDGs dalam poin kesebelas yaitu terkait dengan suistainable city dan inklusi. “Mari bersama-sama kita berdiskusi berbagi pengalaman, sharing dan mudah-mudahan kita akan menghasilkan berbagai macam kesepakatan, dan hasil-hasilnya ini akan kita tuangkan dalam rekomendasi, mudah-mudahan ini menjadi komitmen bersama untuk pembangunan kota inklusi di Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini juga menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh Pemko Banjarmasin dalam upaya membentuk Bumi Kayuh Baimbai sebagai kota inklusif. “Mudah-mudahan berdasarkan panduan roadmap itu, 2030 yang akan datang betul-betul bisa terwujud sebagai Kota inklusi, saya berharap dengan pertemuan tingkat tinggi walikota untuk kota inklusi pada hari ini akan memperoleh berbagai macam informasi, sebagai rujukan yang sama, sehingga dapat menghasilkan kebijakan inklusif disabilitas yang baik pada kota-kota sebagai kota inklusi yang ramah disabilitas,” pungkasnya.
Sementera itu Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Bidang Admisnistrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Heriansyah menyatakan, bahwa para penyandang disabilitas merupakan warga dengan hak yang sama seperti warga lainnya dan harus dijunjung tinggi serta dihormati, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ditegaskannya lagi, Pemprov Kalsel telah melaksanakan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahkan, ucapnya, kini Pemprov Kalsel telah memiliki Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Karena itu, ia berharap, seluruh kepala daerah lingkup Pemprov Kalsel dapat memberikan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas. “Kita bukan sekedar menjalankan tugas sebagai kepala daerah, bukan sebagai Walikota, tetapi sebenarnya kita juga mencurahkan rasa kemanusiaan dan saling menghargai dan meniadakan perbedaan karena kondisi yang berbeda,” katanya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Kota Banjarmasin terpilih menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi walikota untuk Kota Inklusi ke-8, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Inklusif. Kegiatan yang dirangkai dengan Lokakarya Perencanaan dan Pembangunan Kota Inklusif Disabilitas Berbasis Data itu, akan dilaksanakan di Best Western, Kindai Hotel, Banjarmasin. Dalam kegiatan welcome dinner yang dipusatkan di Restauran Terapung, Siring Balai Kota Banjarmasin, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menjelaskan, kegiatan bertemakan “Kota Inklusif, Semua Kota Bisa” akan membahas pembangunan Kota Inklusif Disabilitas dengan tujuan menyamaratakan untuk kesetaraan masyarakat ditingkat sosial maupun ekonomi. Dijelaskannya lagi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang bagi anggota dan calon anggota dari kelompok kerja Walikota Inklusif di Indonesia, untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan berdiskusi, mengenai gagasan baru dalam mendorong kebijakan inklusif, disabilitas, dan implementasinya di masing-masing kota.(humpro-bjm)


























































video profile
css-2019

Pengumuman

(Revisi) HASIL PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA PELAKSANA JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG KESEHATAN TAHUN 2019 PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Diskominfotik Banjarmasin

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 perihal Pengadaan Tenaga Pelaksana jasa Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan Tahun 2019, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Pengadaan ...

Read More

Interaksi.

Polling

Bagimana menurut anda Website Pemko Banjarmasin ?



Hasil Polling

Sangat Baik 88%
Baik 6%
Cukup 4%
Kurang 2%