filler image

Kepala BKD Diklat


Nama
Drs. AKHMAD HUSAINI, MM
Nip
196107151985031015
Email
Akhmadhusainibjm@gmail.com
Alamat
Jl.RE.Martadinata No.1 Gedung Blok B lt.3
No. Telp
(0511) 3364090
Fax
(0511) 3364090
Email
Akhmadhusainibjm@gmail.com
Website
bkd.banjarmasinkota.go.id

SEJARAH SINGKAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

Pengelolaan Kepegawaian Negara mulai di laksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia tiga tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 30 Mei 1948 dengan dibentuknya Kantor Urusan Pegawai ( KUP ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948. Tugas pokok Kantor Urusan Pegawai ( KUP ) adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri, serta mengawasi supaya peraturan-peraturan kepegawaian dijalankan secara tepat.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah, urusan pengelolaan kepegawaian di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin berkembang sejak pembentukan Kotamadya Banjarmasin Tahun 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959.

Pada saat tersebut, unit kerja yang menangani langsung urusan kepegawaian bernama Bagian Personalia. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali pergantian nama struktur organisasi dan tata kerja antara lain menjadi Bagian Personalia, kemudian berubah menjadi Bagian Kepegawaian dan pada era otonomi daerah pada tahun 1999 sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2000 menjadi Badan Kepegawaian Daerah yang dijabat oleh Pejabat Eselon II.b yang sebelumnya di jabat oleh Pejabat Eselon IV.a.

Kemudian berbagai perubahan yang terjadi selama era otonomi daerah telah memberikan bobot dan perubahan yang cukup signifikan dalam mewujudkan berbagai kebijakan strategis di bidang kepegawaian. Perubahan tersebut diantaranya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34a yang menegaskan :

“ Untuk Kelancaran Pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah “ ,

dan untuk melaksanakan pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk menindak lanjuti perubahan tersebut, dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasi dengan menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000, dan efektif dilaksanakan mulai bulan Januari 2001.

Karena terjadi perubahan peraturan Perundang-undangan di bidang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007,  maka  Pemerintah  Kota Banjarmasin melakukan penataan kembali SOTK Pemerintah Daerah, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2008 ditandai dengan dilantiknya pejabat struktural eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam penataan organisasi perangkat daerah yang baru ini, Badan Kepegawaian Daerah di gabung dengan Badan Diklat Daerah sehingga namanya menjadi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin. Dalam menyelenggarakan tugas dan urusan di bidang manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin  melaksanakannya berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dan sebagai realisasi peraturan tersebut maka dibuat Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 32 tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

Dalam melaksanakan tugas Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon III, yang masing-masing terdiri dari :

  1. Sekretaris (Eselon III.a), dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV.a, yaitu :
    1. Kasubbag Perencanaan
    2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    3. Kasubbag Keuangan
  2. Kepala Bidang Umum Kepegawaian (Eselon III.b), dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV.a yaitu :
    1. Kasubbid TU dan Data Pegawai
    2. Kasubbid Kedudukan Hukum
  3. Kepala Bidang Mutasi Pegawai (Eselon III.b), dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV.a yaitu :
    1. Kasubbid Mutasi Jabatan
    2. Kasubbid Mutasi Umum
  4. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai (Eselon III.b), dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV.a yaitu :
    1. Kasubbid Formasi dan Seleksi
    2. Kasubbid Pengembangan Karier
  5. Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai (Eselon III.b), dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV.a yaitu :
    1. Kasubbid Pembinaan Mental dan Materiil
    2. Kasubbid Penghargaan dan Pensiun
  6. Kepala Bidang Diklat (Eselon III.b), dibantu oleh 2 orang Pejabat Eselon IV.a yaitu :
    1. Kasubbid Diklat Struktural
    2. Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Sebagai lembaga baru yang mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanan dengan mengacu visi dan misinya yang telah ditetapkan dan telah dijabarkan dalam program-program kerjanya.


1.   V i s i

Visi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  adalah  ” Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional dan Melayani ”

2.   M i s i

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  Kota Banjarmasin sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Dan Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian
  2. Meningkatkan Pembinaan Aparatur Melalui Pengembangan Karier Dan Kaderisasi Sesuai Kompetensi
  3. Meningkatkan Profesionalisme Dan Kompetensi Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
  4. Meningkatkan Dan Mengembangkan Rekrutmen Asn Yang Berkompeten Secara Objektif Dan Transparan.
  5. Mewujudkan Sdm Aparatur Yang Berkarekter Dan Melayani

Data Belum tersedia


  • Tujuan

Tujuan yang ingin di capai Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin sejalan dengan misi yang hendak dicapai oleh Badan kepegawaian Daerah, pendidikan dan Pelatihan adalah :

  1. Menciptakan pola pengembangan karier dan Prestasi pegawai dengan tersedianya informasi data yang akurat
  2. Meningkatkan pembinaan di bidang kepegawaian.
  3. Menciptakan kualitas sumber daya manusia aparatur pegawai yang profesional dan berkompeten.
  • Sasaran

Untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, maka tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

  1. Terwujudnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur
  2. Meningkatkan Penghargaan Dan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
  3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian
  4. Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur
  5. Penyajian Sistem Informasi Dan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian

Polling

Bagimana menurut anda Website Pemko Banjarmasin ?



Hasil Polling

Sangat Baik 22%
Baik 55%
Cukup 17%
Kurang 6%