Insentif RT Bakal Naik

Diskominfotik Banjarmasin
image1

BANJARMASIN – Ada kabar gembira untuk para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kota Banjarmasin. Pemko Banjarmasin berencana menaikan insentif bulanan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan diusulkannya draf Raperda perubahan kedua atas Perda Kota Banjarmasin Nomor 23 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Banjarmasin, ke DPRD Kota Banjarmasin. Selain itu, dalam Sidang Paripurna yang dihadiri Plh Sekda Kota Banjarmasin H A Hamdi dan jajaran kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin, diusulkan juga draf Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BANJARMASIN – Ada kabar gembira untuk para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kota Banjarmasin.
Pemko Banjarmasin berencana menaikan insentif bulanan mereka.
Hal ini dapat dilihat dengan diusulkannya draf Raperda perubahan kedua atas Perda Kota Banjarmasin Nomor 23 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Banjarmasin, ke DPRD Kota Banjarmasin.
Selain itu, dalam Sidang Paripurna yang dihadiri Plh Sekda Kota Banjarmasin H A Hamdi dan jajaran kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin, diusulkan juga draf Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina yang hadir langsung dalam sidang tersebut mengatakan, perubahan kedua atas Perda Nomor 23 tahun 2010 itu dilakukan untuk mengatur dana operasional RT dan RW dalam melaksanakan tugas, serta beberapa ketentuan lainnya. “Jika setelah dilakukan pengkajian dan dipandang perlu, maka berkenaan dengan hal tersebut Pemko Banjarmasin telah mempersiapkan perangkat hukum berupa rancangan Perda yang disampaikan kepada para anggota dewan,” ujarnya, Senin (28/05).
Lebih lanjut dikatakannya, untuk Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, adalah merupakan instrumen mencegah bertumbuhnya dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni.
Perda tersebut, terangnya, merupakan landasan hukum untuk penanganan kumuh di daerah, sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Perda ini diharapkan dapat memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk Kota Banjarmasin,” imbuhnya
Di Kota Banjarmasin area kumuhnya sekira 500 hektar, dan yang tertangani baru sekira 30 persen.
Dari 500 hektar area kumuh tersebut, 40 persen kekumuhan itu banyak terjadi di bantaran sungai.
Karenannya, dengan adanya Perda tersebut maka diharapkan target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak, pada tahun 2019 nanti dapat terwujud.(humpro-bjm)













Pengumuman

Interaksi.

Polling

Bagimana menurut anda Website Pemko Banjarmasin ?



Hasil Polling

Sangat Baik 91%
Baik 5%
Cukup 3%
Kurang 1%