Hadir pada acara pembukaan, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Drs. Hamli Kursani, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Drs. Ahmad Syaffri Azmi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Masykur, Koordinator Pengawasan PFA Bidang Pengawasan IPP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan M. Hasan Riyadi, Jajaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, SKPD terkait, dan Para Kepala Sekolah SDN dan SMPN.

     Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Pada acara pembukaan diikuti Kelompok Kerja Kepala Sekolah SDN dan SMPN (Manajemen BOS) dan di hari berikutnya dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin, yang diikuti Kepala Sekolah (SDN dan SMPN) dan Bendahara.

      BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

       Landasan Hukum tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN dan SMPN diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

4. Peraturan Pemrintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah :

a. Umum

1.  Meringankan biaya pendidikan dalam rangka Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun yang bermutu;

2.  Mempercepat pencapaian SPM;

3.   Mempercepat pencapaian SPN.

 

b. Khusus

1.Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi seluruh peserta didik di sekolah negeri;

2.Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin baik di sekolah negeri maupun swasta;

3.Meringankan beban biaya operasi sekolah di sekolah swasta.

           Dalam sambutan Walikota Banjarmasin yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Drs. Hamli Kursani, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi ini.

            Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005 telah berperan signifikan dalam pencapaian percepatan program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS dari perluasan, akses menuju kepada peningkatan kualitas.

            “Melalui sosialisasi ini, dapat memperkenalkan aturan, sistem, metode dan prosedur yang lebih sedrhana, namun tetap menjaga koridor tata kelola yang baik serta menjamin persaingan yang sehat dan efisien”, ujar Ibnu Sina.

            Sambutan di akhiri dengan Pembukaan secara resmi Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN dan SMPN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Drs. Hamli Kursani, M.Si.

            Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SDN dan SMPN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin : Muhammad Masykur (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan) dan M. Hasan Riyadi (Koordinator Pengawasan PFA Bidang Pengawasan IPP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan), dengan materi “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama”.