Dijelaskan suami Hj Siti Fatimah ini lagi, saat dirinya menjabat sebagai anggota Pansus Tata Ruang, DPRD Kalsel, persoalan pertanahan dan tata ruang di kota Banjarmasin memang cukup sulit untuk diselesaikan.

Bahkan, lanjutnya, untuk menggodok sebuah aturan tata ruang, ia dan rekan-rekan legislatif beserta eksekutif harus menyelesaikannya hingga memakan waktu sekira 1,5 tahun. “Ini dikarenakan banyak persoalan tanah yang tumpang tindih,” katanya.

Dengan adanya program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kota Banjarmasin pada tahun 2017 nanti, harapnya, semua persoalan pertanahan di kota bermotto Kayuh Baimbai ini dapat terselesaikan dengan baik. “program kegiatan seperti ini sangat bagus, sehingga persoalan tanah di Banjarmasin dapat cepat terselesaikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset yang merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertipikat atau tanda bukti hak atas tanah, dan diselenggarakan secara massal.

Pada tahun 2017 nanti, Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan, akan melaksanakan program Prona di Kota Banjarmasin, dengan target 30 ribu bidang tanah dapat bersertifikat semua.

Menurut Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalsel, Yuniar Himat Ginanjar, dengan adanya program Prona, masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanahnya tidak perlu lagi membawa berkasnya kekantor BPN. Sebab, terangnya, BPN Kalsel akan membuka rumah layanan di setiap kecamatan di kota ini. “Dengan adanya program Program ini, sertifikat yang diterbitkan bisa saja tidak di tanda tangani Kakanwil, tapi cukup di tanda tangani Kasi dari BPN saja, ini kami lakukan dalam rangka percepatan,” jelasnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa pak Ginanjar ini mengatakan, selain mempercepat urusanpenerbitan sertifikat tanah, dengan adanya program Prona, para pemilik tanah yang hendak membuat sertifikat tidak harus melunasi dulu seluruhBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan   (BPHTB) nya. “Jadi pelunasannya boleh dilakukan setelah sertifikat keluar. Ini merupakan beberapa trobosan kami mengingat pembayaran BPHTB cukup berat,” pungkasnya. (p-humas-bjm)