Menurut Gazi Akhmadi, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum saat Pemilu berlangsung.

Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya kepekaan dan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan agar aspirasi para penyandang Disabilitas dapat terakomodir. “Ketidak pekaan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih, masih sering terjadi. Masih banyak yang belum tersentuh. Bagaimanapun partisipasi mereka tidak boleh berhenti sampai Pemilu, perlu ada dorongan sehingga penyandang Disabilitas dapat menggunakan hak-hak politiknya,” ujarnya, saat menyampaikan sambutan Wakil walikota Banjarmasin Hermansyah.

Dikatakannya lagi, kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas sangat penting, terlebih saat ini dibeberapa daerah telah terjadi disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Hal lain yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut tentang ajakan untuk selalu berkontribusi terhadap proses pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarmasin M Bambang Budiyanto mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemilu dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu tahun 2019 nanti. “Saat ini angka partisipasi pemilihan kisarannya hanya sekira 65 persen, dengan adanya kegiatan ini, tahun 2019 nanti saya berharap partisipasi pemilih angkanya naik hingga mencapai 70 persen,” katanya.

Diterangkannya lagi, tahun 2019 nanti, masyarakat seluruh Indonesia akan melakukan lima pemilihan sekaligus. Diantaranya, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi dan dan DPRD kabupaten kota.

Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan Ketua PPDI Kota Banjarmasin, KPU dengan Ketua MKKS SMA Negeri dan Swasta, KPU dengan Ketua MKKS SMK N dan Swasta, KPU dengan K2 MAN Negeri dan Swasta serta KPU dengan Ketua HNDI.(humpro-bjm)