Terlebih, katanya, dalam kegiatan Rapat kerja tersebut, tema yang diusung mengenai manajemen PNS untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. “Kegiatan rapat kerja 2 Komwil V Apeksi tahun 2017 ini saya nilai sebuah kegiatan sangat strategis. Hal ini mengingat, tema yang diusung dalam Raker ini mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menuju Terciptanya Abdi Negara Yang Baik dan Bersih dari Korupsi,” ujarnya, saat memberikan sambutannya dalam Pembukaan Raker ke 2 Apeksi tahun 2017, di Ball Room Hotel Aston Samarinda, Kaltim, Rabu (13/09). Tentunya, ucap Walikota Banjarmasin ini lagi, seluruh peserta rapat berharap agar tema tersebut dapat dibahas lebih dalam sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan kemajuan bagi kota-kota di pulau Kalimantan. “Semoga Raker ini benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang selanjutnya akan kita bawa bersama pada rapat kerja nasional apeksi mendatang. Dan melalui kegiatan ini dapat memberikan hasil bagi kemajuan kalimantan dan pembangunan di negara kita ini,” pungkasnya. Sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut, Walikota Samarinda H Syaharie Ja’ang menginginkan, seluruh peserta Raker Apeksi Komwil V Regional Kalimantan mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan, baik pembangunan dari segi sumber daya manusia, infrastruktur atau bidang lainnya. Sehingga rekomendasi rapat kerja tersebut, bisa menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan. “Sesuai tema Raker ke 2 Komwil V Apeksi Regional Kalimantan ini ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam upaya terlaksananya manajem PNS yang baik, salah satu cara yang memungkinkan dan bisa kita usahakan adalah meninjau sistem penggajian seluruh Aparatur Sipil Negara / PNS dan dilakukan seadil mungkin, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan daerah,” katanya. Dijelaskannya, tujuan meninjau sistem penggajian seluruh Aparatur Sipil Negara / PNS untuk mencegah praktek korupsi sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Kalau penggajian PNS dibuat seadil mungkin, maka akan semakin banyak dan tidak mustahil para pegawai akan berani menolak gratifikasi dan semua bentuk tindakan korupsi,” cetusnya. Kota Samarinda, terangnya lagi, kini tengah berupaya menuju smart city. Dengan menjadi smart city semua pelayanan akan diaplikasikan melalui smartphone sehingga meminimalisir terjadinya gratifikasi. Selain itu, bebernya, sejak tahun 2013 lalu Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) mulai 100% hingga 300% dari gaji pegawai. “Harapannya, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, maka segala bentuk penyimpangan akan dapat diminimalisir dengan signifikan,” tungkasnya. Kegiatan Raker ke 2 Apeksi tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Arih Frananta Filifus Sembiring. Rangkaian lain dalam kegiatan tersebut adalah penandatangan MoU antara Kota Samarinda dan Kota Bontang tentang Lintas Perkotaan.(humpro-bjm)