Kesigapan dalam bertindak itu, terangnya, tidak hanya menjaga semua kemungkinan yang terjadi sebelum bencana datang, tetapi juga harus sigap dalam penanganan pasca bencana. “Setiap tahunnya terjadi kurang lebih 2.600 bencana dengan kerugian sekitar Rp30 triliun, mulai dari Kahurla, banjir, puting beliung hingga bencana lainnya,” ujarnya, usai menghadiri Pembukaan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), di Ballroom Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin (23/10). Selain memerlukan kesiapan dan kesigapan dalam bertindak, lanjut Ibnu Sina lagi, penanganan musibah bencana itu juga perlu adanya sosialisasi dan gerakan dari setiap komunitas, dengan tujuan untuk menyusun prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP), yang bisa digunakan untuk pengurangam risiko bencama maupun penanggulangan bencana itu sendiri. Sementara itu, Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei saat pembukaan kegiatan tersebut mengatakan, penanggulangan bencana, khususnya upaya PRB, harusnya mampu meningkatkan ketahanan sehingga tidak mempengaruhi secara serius proses pembangunan. Salah satu caranya dengan menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Masih menurut Willem Rampangilei, pengurangan risiko bencana itu lebih ditekankan daripada menanggulangi bencana yang telah terjadi. Artinya, terangnya, setiap pemangku kepentingan diharapkan lebih baik mencegah lebih dahulu sebelum bencana terjadi. “Upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-mata sebagai pengeluaran, tetapi telah diperhitungkan sebagai investasi pembangunan," jelasnya. Dalam yang dihadiri juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota Banjarmasin Budi Jaya, dan Kepala BNPB Kota Banjarmasin M Hilmi, Willem Rampangilei yang juga menyampaikan tujuan pemilihan tema 'PRB Sebagai Investasi Pembangunan'. “Tema itu dimaksudkan sebagai sinergi terhadap semangat Nawacita di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” pungkasnya.(humpro-bjm)