Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS, Heri Susanto menerangkan, kegiatan ini muncul akibat dari keinginan masyarakat peduli BPJS yang menilai bahwa, regulasi dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan, hingga saat ini belum sinergis dengan amanah undang-undang, dan sistem dari Dinas Sosial Nasional. Padahal, Dinas Sosial sangat bergantung pada transformasi regulasi di daerah. “Memang betul sudah ada undang-undangnya BPJS, sudah ada program pemerintahnya,sudah ada pemerintah pusat, memang sudah ada regulasi tentang ketenagakerjaan tapi yang kami harapkan hari ini adalah dorongan untuk menjadikannya sebagai perda atau regulasi yang spesialis yaitu perda jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Koordinator Wilayah, Adam, mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan untuk mencari kesepahaman bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini perlu untuk kesejahteraan pekerja. “Dalam mensejahterakan itu harus ada aturan main. Dengan adanya Perda ini diharapkan kita mendorong jaminan sosial ketenagakerjaan menghasilkan suatu kesejahteraan yang real dan terdokumentasi,” ucapnya.(humpro-bjm)