Tak hanya itu, Asman Abnur juga menyatakan, apabilan nilai evaluasi SAKIPnya menyatakan KOta Banjarmasin dapat kategori nilai A, maka ia akan datang sendiri untuk menyerahkan langsung hasil evaluasi tersebut. “Kalau nilai BB saya akan datang untuk menyerahkannya bila diundang, tapi kalau nilai A saya akan datang langsung ke Banjarmasin untuk menyerahkannya,” ujarnya, kepada Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, saat mengetahui jajaran Pemko Banjarmasin melaksanakan Konsultasi dan Pelaporan Tindaklanjut Perbaikan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banjarmasin, Kamis (30/11). Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Wilayah 2, Nadimah menyatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan langsung paparan konsultasi yang telah dilakukan Pemko Banjarmasin, lantaran ada tim tersendiri yang akan melakukan penilaian dan tim tersebut harus memberikan dan mendapatkan masukan terlebi dahulu dari Wapres. Namun begitu, lanjutnya, melihat dari paparan yang telah dilakukan, Pemko Banjarmasin sangat konsen dengan reformasi birokrasi yang kini tengah digaungkan pemerintah. Dari pantauan, konsultasi tersebut dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Dalam paparannya, orang nomor satu di kota seribu sungai ini menyatakan, Pemko Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan SAKIP, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang telah menjadi target Pemko Banjarmasin dan telah dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarmasin 2016 - 2021. Peningkatan SAKIP, terangnya, akan berjalan dengan baik apabila ada komitmen kuat dari pimpinan prganisasi kerja serta para pegawainya. “Dengan demikian keberhasilan penerapan SAKIP sangat ditentukan peran pimpinan organisasi,” ujarnya. Akuntabilitas kinerja, lanjutnya, merupakan bentuk pertanggungjawaban dan amanah yang diberikan pimpinan kepada para kepala SKPD dengan harapan, akan mampu memberikan nuansa baru terhadap komitmen pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. "Peningkatan kualitas kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja dan perubahan pola pikir diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya. Dalam kegiatan yang dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Setdako Banjarmasin H Gazi Akhmadi, para kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin dan para Camat itu, H Ibnu Sina juga berharap, dengan adanya sistem akuntabilitas kinerja ini, pola kerja aparatur pemerintah bisa mengalami perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai budaya kerja untuk mencapai produktifitas dan kualitas kerja yang maksimal.(humpro-bjm)