Banjarmasin saat ini termasuk kota yang banyak permasalahan di bidang tertib ukur atau Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Kegiatan ini berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan dalam rangka melaksanakan Program Walikota Banjarmasin menjadikan Banjarmasin Baiman, serta akan ditindaklanjuti dengan Perwali dan Surat Edaran.

            Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai spirit baru bagi Kota Banjarmasin. Untuk menjadikan Banjarmasin Baiman, beliau mendukung sepenuhnya pembentukan Banjarmasin sebagai Kota Tertib Ukur.

            “Semoga mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Masyarakat”, ujar Ibnu Sina.

            Para Stakeholder (Pelaku Usaha) dari PLN, PDAM Bandarmasih dan Pertamina menyatakan siap mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin. Dan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengapresiasi dibentuknya Kota Banjarmasin sebagai Kota Tertib Ukur.

            Kota Banjarmasin merupakan kota pertama (Pilot Project) ditetapkannya kota Tertib Ukur di Kalimantan Selatan. Ada 25 daerah yang mengajukan sebagai kota tertib ukur dan 700 pasar tertib ukur seluruh Indonesia. Diperlukan peran serta (komitmen) dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam mewujudkan Kota Tertib Ukur.

            Pembentukan Kota Tertib Ukur merupakan bagian dari rencana Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahwa semua alat-alat ukur dilakukan pengukuran atau terstandarisasi, dan Kota/Kabupaten yang mencanangkan tertib ukur akan meningkatkan citra daerah dalam rangka melindungi konsumen.

            Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan Kota/Kabupaten sebagai penyelenggara metrologi legal. Kedepannya status tertib ukur bisa ditingkatkan menjadi peduli konsumen sesuai dengan cita-cita otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

            Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (melalui penilaian mandiri) memberikan bantuan timbangan pegas elektronik sebanyak 450 unit untuk IKM Kota Banjarmasin dan timbangan ukur ulang sebanyak 1 unit yang akan ditempatkan di Pasar Teluk Dalam.

            Pada kesempatan ini Walikota Banjarmasin dan Pelaku Usaha (PLN, PDAM Bandarmasih dan Pertamina) melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Banjarmasin sebagai Kota Tertib Ukur (Daerah Tertib Ukur) dan melakukan uji alat ukur.